BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai upaya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Kami masih menunggu juklak-juknisnya karena tidak boleh sembarangan dalam penerapan kebijakan ini,” ujar Farhan di Kota Bandung, Rabu (25/3/2026). Ia menambahkan, Pemkot Bandung memahami pentingnya kebijakan yang terarah dan sesuai dengan regulasi yang ada.
Saat ini, terdapat perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hari pelaksanaan fleksibilitas kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekomendasikan WFH dilakukan setiap Kamis, sementara pemerintah pusat mengusulkan hari Jumat sebagai hari pelaksanaan WFH.
Farhan menyatakan bahwa Pemkot Bandung sedang mengevaluasi kondisi di lapangan, termasuk apakah penerapan PJJ diperlukan di lingkungan sekolah. “Kita sedang melihat situasi terlebih dahulu,” tambahnya.
Meski begitu, Farhan memastikan bahwa pasokan energi, terutama BBM di Kota Bandung, masih aman dan terkendali meski adanya tekanan harga energi global. Ia menyebutkan bahwa PT Pertamina telah memastikan distribusi BBM tetap berjalan normal, tanpa ada indikasi kenaikan harga BBM subsidi.
Kebijakan ini bertujuan mengurangi mobilitas harian dan menghemat konsumsi energi, terutama BBM, dalam menghadapi ketidakpastian harga energi global. Pemkot Bandung berkomitmen untuk melaksanakan langkah ini dengan mempertimbangkan kepentingan dan situasi masyarakat setempat.


