BANDUNG — Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi khusus untuk menekan susut dan sisa pangan (food loss and waste) yang dinilai menjadi penyumbang utama timbunan sampah di Jawa Barat. Dorongan itu disampaikan dalam forum dialog yang digelar bersama Pemprov Jawa Barat di Kota Bandung.
Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani, menilai Jawa Barat memiliki peluang besar menjadi percontohan nasional penanganan susut dan sisa pangan karena skala populasi, kekuatan ekonomi pangan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Ia menekankan isu sisa pangan tidak berhenti pada persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan usaha.
“Susut dan sisa pangan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan usaha,” ujar Indah, dikutip dari Antara, Minggu (1/2/2026).
Menurut Indah, penanganan susut dan sisa pangan memerlukan kemitraan lintas sektor, terutama kolaborasi sektor publik dan swasta, agar upaya pengurangan dapat diukur dan menghasilkan dampak nyata. Melalui program Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan (GRASP) menuju 2030, IBCSD mendorong kerja bersama multipihak yang sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 12.3 tentang pengurangan sampah makanan.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, IBCSD dan Pemprov Jawa Barat menggelar forum dialog untuk memperkuat kemitraan publik–swasta dalam penanganan susut dan sisa pangan. Indah menyebut forum itu diarahkan untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan sekaligus pengembangan ekonomi hijau di Jawa Barat.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat, Eka Jatnika Sundana, menegaskan Jawa Barat memegang peran kunci dalam agenda nasional pengurangan susut dan sisa pangan. Ia menilai posisi strategis Jawa Barat ditopang karakter demografis dan ekonomi yang masif, sehingga pengendalian sisa pangan di provinsi ini berpotensi memberi efek besar pada skala nasional.
Eka menyoroti jumlah penduduk sebagai variabel yang membuat isu ini mendesak. Dengan populasi 50,7 juta jiwa, ia menyebut Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat konsumsi pangan tertinggi di Indonesia, yang berarti potensi volume sisa makanan juga tinggi baik di rumah tangga maupun sektor komersial bila tidak dikelola melalui sistem manajemen limbah yang terintegrasi.
Selain demografi, Eka menekankan dinamika ekonomi pangan Jawa Barat dan statusnya sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang menempatkan provinsi ini di pusat rantai pasok pangan, dari produksi hingga konsumsi. Konsekuensinya, risiko kehilangan pangan pada fase panen dan distribusi berjalan beriringan dengan risiko sisa pangan di tingkat konsumen.
Dalam paparannya, Eka menyampaikan data yang menggambarkan kontras produksi dan timbulan sampah. Produksi beras Jawa Barat pada 2025 tercatat mencapai 10,23 juta ton gabah kering giling (GKG). Pada saat yang sama, timbulan sampah di Jawa Barat mencapai 24.882,78 ton per hari, dengan 39,02 persen diantaranya berupa sisa makanan.
Eka mengingatkan, tanpa penanganan yang serius dan terintegrasi, kondisi tersebut berpotensi menambah beban lingkungan, meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, serta menimbulkan inefisiensi ekonomi jangka panjang. Karena itu, forum kolaborasi yang mendorong perubahan perilaku konsumsi dan penguatan pengolahan sampah organik diposisikan sebagai pintu masuk untuk menekan sisa pangan sekaligus menahan laju timbulan sampah di Jawa Barat.
