BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Forum Perempuan, Anak, dan Disabilitas 2026 di Ruang Rapat Serbaguna I, Setda Cibinong, Rabu (4/3). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Mewakili Bupati Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zaenal Ashari, menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang partisipasi setara bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. “Forum ini bukan sekadar formalitas, tapi wadah untuk menyelaraskan aspirasi dan program pembangunan yang ramah gender, ramah anak, serta inklusif,” ujar Zaenal.
Zaenal menambahkan bahwa dalam praktik pembangunan selama ini, kepentingan kelompok rentan kerap terabaikan. “Perempuan, anak, dan penyandang disabilitas bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang memiliki pengalaman, perspektif, dan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah,” jelasnya.
Forum ini melibatkan perangkat daerah, organisasi perempuan, Forum Anak, kelompok disabilitas, dan akademisi. Peserta diharapkan menyampaikan aspirasi secara terbuka dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, sehingga hasil forum dapat menjadi fondasi kebijakan yang lebih sensitif, adil, dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Zaenal menekankan agar isu-isu strategis terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diintegrasikan ke dalam RKPD Kabupaten Bogor 2027. Setiap perangkat daerah tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga menindaklanjuti usulan dengan langkah konkret.
Pengamat kebijakan sosial, Rizki Firmansyah, menilai forum ini sebagai langkah signifikan. “Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Bogor menunjukkan bahwa pembangunan inklusif bukan retorika, tapi terencana dan berbasis data serta aspirasi masyarakat,” kata Rizki.
Zaenal menutup arahannya dengan amanat Bupati Bogor, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dan menegaskan bahwa tujuan akhir adalah membangun Kabupaten Bogor yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
