BANDUNG – Memasuki tahun kedua kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Meski tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai 95,5%, KDM menilai angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan yang merata.
Menurut KDM, kendala utama yang dihadapi pemerintah provinsi adalah tekanan fiskal yang membatasi optimalisasi pelayanan publik. Hal ini berdampak pada kualitas layanan yang belum merata, seperti akses jalan yang buruk di desa-desa terpencil, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, serta tingginya angka pengangguran. “Masih banyak warga Jawa Barat yang kesulitan mengakses layanan dasar. Ini yang harus segera kami perbaiki,” ujarnya dalam keterangannya pada Jumat (20/2/2026).
Meski demikian, Dedi menilai hasil survei yang mencatatkan tingkat kepuasan 95,5% tersebut lebih menggambarkan kecintaan warga terhadap perjalanan pembangunan, bukan indikator kesuksesan yang sesungguhnya. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 tersebut menunjukkan bahwa 4,5% responden masih merasa belum puas dengan kinerja pemerintah daerah.
Memasuki tahun kedua, Dedi menegaskan pentingnya memperkuat reformasi birokrasi di segala lini pemerintahan. Ia mengusung konsep “birokrasi berpuasa, bukan birokrasi berpesta,” yang menekankan pengelolaan anggaran secara efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dedi juga memberi apresiasi kepada kepala desa, lurah, camat, serta perangkat daerah yang tetap bekerja keras meski dalam situasi penuh tekanan.
KDM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menata Jawa Barat agar lebih tertata dan istimewa. Ia berharap dalam lima tahun kepemimpinannya, seluruh persoalan mendasar di Jawa Barat dapat diatasi dengan lebih terstruktur dan efektif. “Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa,” tandasnya.
